Banjarmasin, 31 Agustus – 3 September 2025 — Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada pemberdayaan ekonomi lokal, Pemerintah Desa Muara Ninian mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang/Jasa di Desa dengan tema “Strategi Implementasi Pengadaan Barang/Jasa yang Akuntabel dan Berdaya Lokal untuk Kemandirian Desa”.

Kegiatan ini berlangsung di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, selama empat hari, mulai Minggu (31/8) hingga Rabu (3/9) pukul 09.00 WITA hingga selesai. Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Kabupaten Balangan, didampingi jajaran Dinas DP3APPKBPMD Kabupaten Balangan.

Bimtek ini diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di desa.

Peserta kegiatan berasal dari unsur Kepala Desa, aparatur pemerintahan desa, Dinas DP3APPKBPMD, Kejaksaan, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang turut memberikan materi teknis dan arahan.

Materi yang disampaikan mencakup:

• Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa.

• Strategi pemberdayaan produk lokal dan pelibatan masyarakat dalam rantai pengadaan.

• Pendampingan teknis penyusunan dokumen pengadaan sesuai regulasi terbaru.

• Studi kasus dan praktik penyelesaian permasalahan pengadaan di tingkat desa.

Kepala Desa Muara Ninian, Taufik Rahman, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan profesional.

“Kami berkomitmen menerapkan hasil dari Bimtek ini agar proses pengadaan barang/jasa di Desa Muara Ninian semakin transparan, tepat sasaran, dan memberdayakan potensi lokal,” tegasnya.

Kegiatan berlangsung aman, lancar, dan interaktif, dengan antusiasme peserta dalam diskusi dan simulasi yang diberikan narasumber. Hasil dari bimtek ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan desa dan mendorong kemandirian ekonomi melalui pengadaan yang berkeadilan.