Balangan, 1 Desember 2025 — Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas P3APPKBPMD bersama perangkat desa melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Aset Desa. Rakor digelar di Aula Dharma Setya Dinas P3APPKBPMD Kabupaten Balangan, Senin (1/12). Desa Muara Ninian termasuk satu dari desa peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Rakor diadakan sebagai tindak lanjut pemutakhiran data aset desa serta penyusunan laporan hasil inventarisasi aset berdasarkan regulasi yang berlaku. Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa seluruh aset desa — berupa tanah, bangunan, peralatan, dan Infrastruktur — tercatat dengan baik dalam sistem, serta dapat dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Peserta rakor dari Desa Muara Ninian terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, serta staf yang menangani urusan aset. Dari instansi pemerintah hadir pejabat Dinas P3APPKBPMD Kabupaten Balangan dan perwakilan teknis terkait pengelolaan aset desa.

Selama rapat, dibahas langkah-langkah inventarisasi: pendataan aset tetap dan bergerak, identifikasi status hak atas tanah dan bangunan desa, serta pemutakhiran daftar aset dalam dokumen resmi. 

Kepala Desa Muara Ninian, Taufik Rahman, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Rakor ini. Ia menekankan bahwa pengelolaan aset yang rapi dan terdokumentasi akan mendukung program pembangunan desa serta menjamin transparansi pengelolaan keuangan dan sumber daya.

“Inventarisasi dan pengelolaan aset desa bukan hanya soal administratif, tetapi fondasi penting bagi pembangunan desa yang profesional dan berkelanjutan. Kami di Muara Ninian berkomitmen menjalankan seluruh rekomendasi hasil rakor,” ujarnya.

Rakor berlangsung lancar, tertib, dan kondusif hingga selesai, dengan kesepakatan bahwa desa-desa termasuk Muara Ninian akan menyelesaikan pendataan aset dalam kurun waktu yang telah ditentukan, dan melaporkannya melalui aplikasi resmi ke kabupaten.

Melalui Rakor ini, diharapkan seluruh desa di Balangan — termasuk Muara Ninian — mampu memperkuat tata kelola aset secara modern, meningkatkan transparansi, serta mendukung pembangunan yang lebih terencana dan akuntabel.